Ranjunews.com,MUARO JAMBI – Bersumber Dana dari uang rakyat dengan APBD Kabupaten Muaro Jambi (TA-2022), Pemkab telah gelontorkan anggaran yang pantastis melalui satuan kerja DPUPR Muaro Jambi untuk paket pembangunan sarana dan prasarana kantor PUPR namun belum genap usianya -1 tahun Amburadul sudah rusak.
Dan sungguh miris sesuai data yang berhasil dihimpun,pembangunan dengan Kode RUP:33112897. dengan volume 100 meter diketahui menelan Anggaran Rp.584.850.000 (Lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
Adapun tepatnya pembangunan dengan penggunaan uang rakyat tersebut,berlokasi tepat di halaman depan gedung DPUPR Muaro Jambi. yang kemudian terpantau diduga dikerjakan dengan asal-asalan, dan hal ini terjadi diduga akibat tidak profesionalnya dan lemahnya kinerja pengawasan dari pihak PUPR itu sendiri.
Hal ini diketahui bermula dari temuan pewarta di lapangan beberapa bulan yang lalu, dan pada (10/5) kemudian baru dokumentasi buruknya kwalitas pekerjaaan halaman kantor yang dengan bahan baku dari Aspal curah di ambil.
Terlihat disana sini hampir merata nampak aspal banyak mengelupas, padahal hanya dilintasi oleh mobil dinas pejabat PUPR saja. selain itu Aspal juga terlihat tipis dan lembut, sehingga dapat di anggkat dicongkel dengan tangan kosong tanpa bantuan alat apapun.
Dan disinyalir serta patut diduga pembangunan di area depan kantor PUPR ini terkesan di anggarkan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja. dengan tujuan utama untuk lahan korupsi berjamaah guna memperkaya diri oknum pejabat setempat.
Pasalnya, di beberapa wilayah di kabupaten Muaro Jambi saat ini terpantau banyak sekali kondisi Infrastruktur jalan umum yang kondisinya jauh lebih Urgent dan sangat memperhatikan, yang harus segera mendapatkan perhatian.
Salah satu contohnya, masyarakat di yang melintas di dua Kecamatan. tepatnya kecamatan Sekernan dan Maro sebo, yang sejak lama sudah sangat mengeluhkan buruknya kondisi jalan di wilayah mereka.
LoSudah sedari beberapa tahun yang lalu kondisi jalan menuju komplek wisata candi Muaro Jambi ini yang harus mereka lalui sudah rusak parah.
Kondisi jalan berlobang dalam,dan kerap membuat pengguna jalan menjadi harus menghabiskan waktu yang lama dan energi ekstra agar dapat melewati jalan tersebut,mereka juga was-was dan harus berhati-hati atas keselamatan diri mereka.
Kondisi tersebut tidak hanya membuat pengguna jalan susah melintas dengan banyaknya lobang yang berukuran besar yang menganga di sepanjang jalan,
Belum lagi penderitaan masyarakat harus bertambah tatkala genangan air saat musim hujan tiba.yang mana jika tak berhati-hati dapat menyebabkan kecelakaan dan bahkan di kwatirkan akan menimbulkan korban jiwa.
Dan kondisi jalan tersebut setelah viral oleh publikasi dari beberapa media lokal, barulah diperbaiki. namun juga dengan perbaikan alakadarnya saja, dengan di lakukan penimbunan melalui program GSL dan juga perbaikan jalan itu sepertinya juga asal-asalan.yang diprediksi juga tidak akan bertahan lama.
Tidak hanya kondisi infrastruktur jalan saja yang sudah sedarilama membutuhkan perbaikan segera, juga banyak pembangunan infrastruktur Gedung publik di kabupaten Muaro Jambi ini yang musti mendapatkan perhatian dan tindakan segera.
Seperti sarana dan prasarana pendidikan di kabupaten Muaro Jambi banyak gedung sekolah tempat anak-anak negeri menimba ilmu yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. bahkan beberapa sekolah disinyalir tidak memiliki sarana MCK yang memadai.
Menyikapi hal tersebut, pewarta sudah Berulangkali mencoba untuk menghubungi pejabat terkait, guna tujuan konfirmasi, namun tidak berhasil, hal ini terjadi akibat diduga pejabat publik PUPR Muaro Jambi tidak profesional mereka seolah Alergi terhadap para Wartawan.
Terbukti nomor what’s,app. sejumlah pewarta sudah diblokir oleh para Ka Bidang yang ada di dinas tersebut. dan tidak hanya itu, ketika pewarta beberapa kali berusaha bertemu langsung dengan datang ke kantor Pejabat terkait
Mereka selalu tidak ada di kantor dengan alasan Dinas Luar.(DL). namun entah apa tujuan mereka (DL)? apakah karena mereka hanya menginginkan Jatah pencairan SPPD? dan tidak ketara hasil dari Dinas Luar mereka.pasalnya setelah pulangnya dari (DL) juga tidak nampak seiring dengan peningkatan kinerja pelayanan mereka terhadap kepentingan publik.
(Sulaiman)
