Di jadwal kan minggu malam festival arakan sahur di buka secara resmi oleh Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif RI Polisi Temukan 3 Kilogram Paket Sabu Tak Bertuan Di Dalam Mobil Jaz. Gantikan Juber, Sukmawati Resmi Dilantik Sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi Aktivis Minta Bupati Copot Kadinkes Dan Dirut RSUD H HANAFIE Bungo.Gegara Pasien Pemegang KIS Di Pinta Biaya Rp.2 Juta Gubenur H Al Haris Menghadiri Halal Bilhalal, Di Sambut Hangat Oleh PJ Muaro Jambi

Home / Uncategorized

Selasa, 6 Juni 2023 - 12:21 WIB

Ada PUNGLI dalam Pengurusan program PTSL di Desa Teluk Kulbi?

image_pdfimage_print

TANJABBAR, RANJAUNEWS.COM
Sejumlah warga di desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, menyampaikan berbagai keluhan ke pada awak media, bahwasanya dalam pengurusan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2023, mereka di pungut besaran biaya yang bervariasi.

Salah seorang warga yang berdomisili di RT 04 desa Teluk Kulbi mengatakan (Sabtu, 27 mei 2023) bahwasanya dalam kepungurusan sertifikat tanah bervariasi, ada yang Rp. 350.000 dan ada yang
Rp. 400.000.-

” Tahun 2023 ini kepengurusan program PTSL di desa kami (Teluk Kulbi, red.) Ada 2 tahap, awalnya pihak desa mengatakan bahwasanya untuk kepengurusan sertifikat tanah biayanya Rp. 700.000. namun Tah kenapa pada tahap pertama itu di turunkan, kalau untuk di RT saya ini (RT 04, red.) Biayanya Rp. 350.000″, jawab salah seorang warga yang namanya tak ingin di sebutkan.

Terpisah, salah seorang warga yang rumah nya tidak jauh dari kantor desa mengatakan,” pada tahun ini, tahap pertama saya ada mengurus sertifikat tanah , biaya nya Rp. 400.000. Saat pengukuran tanah biaya yang diminta Rp. 200.000 dan sisanya diminta pada saat pengambilan sertifikat yang sudah jadi di kantor desa, dan biaya tersebut saya serahkan kepada bapak Ahmad Muhidin”, ungkap warga desa teluk kulbi.

Berdasarkan penjelasan di atas. Diduga Ahmad Muhidin melakukan kegiatan sebentuk PUNGLI (pungutan liar) dalam melaksanakan kepengurusan program PTSL

Sebagaimana diketahui bersama, di dalam KUHP, telah diterakan bahwasanya pelaku PUNGLI di jerat dalam pasal 368 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut “siapapun yang mengancam atau memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu terancam pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Mengutip penyampaian dari salah seorang staf kantor ATR/BPN menegaskan bahwasanya,

“Apabila ada perangkat desa yang meminta pembayaran (melibihi apa yang sudah di tetapkan di dalam SKB 3 MENTERI) saat warga mengurus program PTSL, maka dapat dipastikan tindakan tersebut menyalahi aturan dan masuk kedalam kategori PUNGLI.”

( Reporter Adi)

image_pdfimage_print

Share :

Baca Juga

Uncategorized

Bupati Drs.H.Anwar Sadat,M.Ag Pamerkan Produk Unggulan Tanjab barat di Jakarta

Uncategorized

Bupati Tanjabbar Hadiri Rakornas Wasin Dari Kualatungkal

Uncategorized

Bupati Tanjab Barat membuka secara resmi pasar beduk di jalan melati Kuala Tungkal

Uncategorized

Sekda Tanjab Barat Ir. H. Agus Sanusi M “Safari Ramadhan

Uncategorized

Bupati Tanjab Barat Safari subuh di Baitul Makmur

Uncategorized

Mulai Awal Agustus, Biaya BBN II dan Pajak Progresif Untuk Kendaraan Bermotor Dihapuskan

Uncategorized

Pejabat Sekda melantik 36 pejabat Eselon III dan IV kabupaten Tanjab Barat

Uncategorized

Bantah Ada Anggaran Doubel. Apipudin Dibuktikan dengan Pihaknya Tidak Dipanggil oleh BPK.