TANJABBAR, Ranjaunews.com
Bertempat di audiens aula kepala DINAS PENDIDIKAN kabupaten Tanjung Jabung Barat (Senin, 27 Maret 2023), 6 pertanyaan yang disajikan oleh pihak forum honorer tanjab barat kepada Pelaksana Tugas (Peltu) kepala DINAS PENDIDIKAN, alhamdulillah di jawab dengan baik.
Adapun pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan oleh para audiens sebagai berikut :
1. Mempertanyakan masalah guru swasta kenapa bisa jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sekolah negeri?
2. Knapa guru yg baru mengajar bisa jadi PPPK, mempertanyakan tujuan PPPK diadakan untuk siapa?
3. Mempertanyakan kenapa kuota bisa pindah, kenapa tdk ada sosialisasi yg jelas bahwa kuota bisa berpindah?
4. Bagaimana nasib guru yang tidak lulus?
5.Bagaimana nasib guru yg baru linier?
6. Bagaimana nasib guru tdk linier dan
Apa upaya dari dinas pendidikan agar semua bisa mendaftar di PPPK 2023?
Dahlan, yang dalam hal ini selaku Peltu kepala DINAS PENDIDIKAN kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas.
1. GURU swasta yang lulus di PPPK di negeri, dari K2 dan tersingkron langsung ke panitia seleksi nasional (PANSELNAS) , seharusnya ini bisa di protes di saat pemberkasan di saat OBSERVASI, tapi keadaan saat itu tenang-tenag saja dan setelah nama kelulusan baru lah ribut,.
Saat ini PANSELNAS menyediakan masa sanggah, sanggah lah dengan sebaik baik nya.
2. guru yg baru mengajar bisa jadi PPPK itu dikarenakan data di DAPODIK terbaca dan bisa mendaftar dan disaat observasi tdk ada yg protes, sehingga disaat kelulusan baru lah sibuk dan sangat di sayangi PANSELNAS di saat OBSERVASI adanya gangguan sehingga mereka observasi di tempat masing-masing, mungkin ada yang ngerjakan sendiri, mungkin ada yg ngerjakan kelompok, sehingga lolos, dan DINAS PENDIDIKAN tidak bisa mengawasi sekolah satu persatu karna keterbatasan waktu dan tempat, itu sangat di sayangkan.
3. Kuota bisa pindah di karenakan nilai dari sekolah tersebut rendah, sehingga sekolah yg nilai nya tinggi menutupi sekolah yang nilai rendah, dan penilaian tersebut mutlak dari kepala sekolah, guru senior dan pengawas sekolah.
4. Nasib guru yg tdk lulus, kita lihat nanti dari kebijakan Pemerintah Daerah (PEMDA).
5. nasib guru tdk linier.
Dinas pendidikan mengupayakan agar saling koordinasi guru satu dengan yg lain untuk saling tukar tempat sehingga LINIER, harus sering bertanya dan cari info yang linier.
Untuk LINIER di haruskan untuk PPPK.
6. Untuk pembukaan PPPK 2023 insyaallah akan diadakan OBSERVASI atau CAT (Computer Asissted Test) ASN (Aparatur Sipil Negara) PPPK, tinggal keputusan dari PEMDA, jika observasi yg diinginkan buatlah angket guru, masing-masing kirim ke dinas pendidikan tembusan ke BKPSDM dan bupati.
kita juga akan jadwalkan pertemuan dengan seluruh anggota DPR komisi 1 dan ketua DPRD, insyaallah jika kawan-kawan setuju, agendanya meminta kuota guru, dinkes dan teknisi, bagian lapangan.
Pertemuan tersebut mewakili forum honorer dari 13 kecamatan se-kabupaten Tanjung Jabung Barat.
(Reporter Adi)
