Di jadwal kan minggu malam festival arakan sahur di buka secara resmi oleh Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif RI Polisi Temukan 3 Kilogram Paket Sabu Tak Bertuan Di Dalam Mobil Jaz. Gantikan Juber, Sukmawati Resmi Dilantik Sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi Aktivis Minta Bupati Copot Kadinkes Dan Dirut RSUD H HANAFIE Bungo.Gegara Pasien Pemegang KIS Di Pinta Biaya Rp.2 Juta Gubenur H Al Haris Menghadiri Halal Bilhalal, Di Sambut Hangat Oleh PJ Muaro Jambi

Home / Uncategorized

Selasa, 14 Mei 2024 - 17:02 WIB

Di duga Melanggar PP RI No. 22 Tahun 2021 dan Menelan APBN Tanjab Barat sebesar 2 M pembangunan Jalan jerambah pedestarian Sungai parit II di nilai Mubazir dan melanggar tata ruang

image_pdfimage_print

Ranjaunews.com Kuala Tungkal – Pembangunan Jalan Jerambah Pedestrian Sungai Parit II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjab Barat yang menghabiskan dana sebesar Rp. 2 miliar lebih dari Dana APBD Tanjab Barat Tahun Anggaran 2023-2024, menjadi sorotan masyarakat dan aktivis Tanjabbar.Pembangunan yang dimulai pada tahun 2023 oleh CV. Sukses Sekawan dengan anggaran sebesar Rp. 400 juta lebih, kemudian dilanjutkan pada tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 1.774,946.679. 84 oleh CV. Mohza & Co, dinilai mubazir dan melanggar tata ruang. Aktivis Tanjabbar, Syaripuddin, mengomentari pembangunan tersebut, “Pembangunan Jalan Jerambah Pedestrian Sungai Parit II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjab Barat itu bukan hanya mubazir tetapi juga menabrak aturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kawasan lindung yang dimaksud dalam peraturan ini termasuk sempadan pantai dan sempadan sungai yang harus dilindungi, bukan untuk mendirikan bangunan atau menutup fungsi sungai,” jelas Syaripuddin pada Senin (13/05/24). Menurut Syaripuddin, hal tersebut juga menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tanjabbar untuk memberikan masukan kepada Dinas PUPR Tanjabbar.

“Pembangunan tersebut sudah menabrak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang seharusnya ditaati, bukan untuk dilanggar,” tegasnya. (Maria)

image_pdfimage_print

Share :

Baca Juga

Uncategorized

KPU Umumkan 427 Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ,TA 2024 .

Uncategorized

Pemkab Tanjabbar dan UNJA Buat Addendum Kerjasama

Uncategorized

Pemkab Musi Banyuasin Gelar Sosialisasi RDTR Kawasan Perkotaan Bayung Lencir.

Uncategorized

Bupati Tanjungjabung Barat Drs.H.Anwar Sadat,M.Ag Apresiasi Usaha Hulu Migas Maksimalkan Potensi Alam

Uncategorized

Rumah Dinas Bupati Bungo Diduga Dijadikan Tempat Wik Wik Oleh Oknum Anggota Satpol PP

Uncategorized

Pasca Libur Idul Fitri, Bupati Anwar Sadat Pimpin Apel Pertama Masuk Kerja

Uncategorized

Pembukaan-Pekan- Olahraga dan Seni dalam Rangka Hari Pemasyarakatan ke 59 Tahun 2023 Dihadiri-Kakanwil-Kemenkumham-Jambi

Uncategorized

Bupati Intruksikan Dinkes Bina Pramuka Ilmu Kesehatan